ParlemenMalang – Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyayangkan SILPA pada APBD Tahun 2024 yang masih di angka Rp 200 miliar, meski trennya menurutn tiap tahun. Menurutnya, SILPA tersebut harus menjadi koreksi bagi eksekutif pada masa mendatang.
Amithya mengatakan, pihaknya tak memungkiri adanya SILPA pada setiap tahun, namun dengan angka yang masih besar, menunjukkan bahwa beberapa program tidak berjalan dengan maksimal.
“Silpa itu memang kalau dari data yang disodorkan oleh TAPD, trennya menurun. Tapi tetap saja kami harus merinci kenapa kok ada silpa. Kita harus tahu,” ujar Mia sapaan akrabnya, Senin (7/7).
Wanita yang akrab disapa Mia itu menambahkan, ada berbagai upaya yang harus dilakukan dalam rangka menekan SILPA salah satunya yakni pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).
Menurut dia, penyaluran DBHCHT selama ini menemui sedikit kendala lantaran Kota Malang memiliki jumlah buruh pabrik rokok yang relatif sedikit.
“Kelompok tersebut merupakan salah satu sasaran utama dana tersebut. Kami berharap kemudian itu bisa kita alihkan ke yang lain, yang memang porsinya lebih besar tapi masih di dalam koridor,” ujarnya.
Amithya juga menyebutkan, pihaknya akan mendorong konsultasi dengan pemerintah pusat guna memperoleh diskresi agar pemanfaatan DBHCHT bisa lebih fleksibel. Salah satu alternatif yang diusulkan adalah pengalihan dana ke sektor kesehatan seperti program Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC). “Walaupun mungkin sasarannya akan lebih luas, misalnya merekomendasikan untuk UHC sehingga bisa diberikan ke sana,” pungkasnya. (ADV/ARY)
