ParlemenMalang – Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang menerima dan menyetujui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2025-2029. Kendati setuju, mereka memberikan sejumlah catatan yang kritis dan membangun untuk kepentingan masyarakat.
Ketua Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, mengatakan optimalisasi potensi fiskal daerah melalui improvisasi, regulasi dan peran aktif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus mendapat perhatian serius oleh Pemerintah Kota Malang, sehingga dengan begitu upaya kemandirian fiskal bisa berjalan dengan progres yang baik dan terukur.
Ia menjelaskan, dokumen RPJMD tersebut sangat penting, karena representasi dari nilai-nilai perjuangan partai pengusung pasangan Wali Kota Wahyu Hidayat dan Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin telah tertuang dalam dokumen RPJMD 2025–2029 itu.
“Dokumen RPJMD itu bukan sekadar dokumen administratif, tapi representasi dari nilai-nilai perjuangan partai pengusung yang dititipkan saat memberikan rekomendasi kepada Pak Wahyu dan Pak Ali (Wali Kota dan Wakil Wali Kota). Harapan kami, nilai itu berkolaborasi dalam program nyata,” ucapnya, Kamis (20/7).
Menurut Dito, RPJMD itu sudah cukup luar biasa secara kualitatif. Namun, ada catatan penting terkait proyeksi fiskal yang dianggap masih belum optimal.
“Kita meyakini Kota Malang seharusnya bisa menyentuh APBD lebih dari Rp 3 triliun. Tapi dalam dokumen hanya tertulis Rp 2,1 triliun. Kami optimistis angka itu bisa digenjot,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Dito, pihaknya juga mengingatkan bahwa sejumlah janji kampanye harus diwujudkan sepenuhnya dalam program prioritas, seperti bantuan Rp 50 juta per RT, beasiswa gratis, seragam gratis, penyelenggaraan 1.000 event, hingga penyelesaian masalah banjir dan kemacetan. “Lima program unggulan itu akhirnya masuk dalam RPJMD, dan kami akan ikut bertanggung jawab untuk mengawalnya,” tegasnya. (ADV/ARY)
