Parlemenmalang.com – Malang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) wilayah Jawa Timur di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim, Jalan Kawi, Kota Malang.
Dalam acara tersebut, LKPP memberikan penghargaan kepada UKPBJ yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang/jasa.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Plh Kepala LKPP, yang diwakili oleh Suharti, S.PSi., M.Si., selaku Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP.
Dalam sambutannya, Suharti menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
“LKPP mendorong UKPBJ untuk transparan dan akuntabel. Pengadaan yang baik harus proaktif, dan itu sudah menjadi standar bagi UKPBJ. Proses pengadaan saat ini semakin baik, namun masih memerlukan dukungan dari kepala daerah, masyarakat, dan para pelaku usaha,” ujar Suharti.
Kesiapan UKPBJ bakal mendukung negara dalam belanja yang efektif, transparan dan akuntabel.
Acara ini juga dihadiri oleh Plt Kepala Biro PBJ Setda Provinsi Jawa Timur, Dr. Endy Alim Abdi Nusa, S.IP., MM.
Dalam kesempatan tersebut, Endy memaparkan besarnya pengadaan belanja di Jawa Timur yang dapat diserap oleh UKPBJ.
“Di Jawa Timur, total pengadaan belanja yang bisa diserap mencapai sekitar Rp 900 triliun. Semua pengadaan ini dalam negeri, dengan pemberdayaan UMKM minimal 40 persen, dan berpotensi membuka hingga 2 juta lapangan kerja,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Kota Malang dan Kabupaten Malang mendapatkan penghargaan sebagai UKPBJ Proaktif level 3.
Penghargaan diterima oleh Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso dan Plt Sekda Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah.
Acara Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kinerja UKPBJ di wilayah Jawa Timur, serta memastikan proses pengadaan barang/jasa semakin profesional, efisien, dan berdaya guna.
