ParlemenMalang – Upaya peningkatan Usaha Mikro Menengah dan Kecil (UMKM) terus disuarakan berbagai pihak. Pemerintah Kota Malang bahkan mendapat kritik membangun dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar kebijakannya berpihak kepada pelaku UMKM. Salah satu Anggota DPRD yang lantang menyuarakan kepedulian kepada UMKM adalah, Ketua Komisi B DPRD, Bayu Rekso Aji.
Berdasarkan dokumen KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 yang kini sedang dibahas, justru terjadi penurunan anggaran untuk UMKM secara drastis. Ia merinci, pada tahun 2023 UMKM mendapat support anggaran sebesar Rp 6 miliar, namun angka itu merosot pada tahun 2024 menjadi Rp 4,8 miliar dan justru terjun bebas di rencana Tahun 2025 menjadi Rp 1,39 miliar.
Penurunan anggaran untuk UMKM dikritik habis oleh Bayu, dan Pemerintah Kota Malang dianggap tidak peduli atau kebijakannya tidak pro terhadap usaha kecil dan menengah. Bagi Bayu penurunan signifikan anggaran itu harus segera ada tindak lanjut.
“Saat ini pasar sedang lesu, dan deflasi sangat mempengaruhi UMKM. Pemkot Malang seharusnya mendukung para pelaku UMKM melalui program-program seperti pendampingan, pembinaan, pemasaran, hingga bantuan permodalan,” kata Bayu.
DPRD Kota Malang meminta agar Pemerintah Kota, dalam hal ini Diskopindag, bisa lebih serius dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk sektor usaha mikro,” ujar Bayu. DPRD Kota Malang mendesak agar anggaran di sektor mikro ini bisa dirasionalisasikan kembali dan ditingkatkan dalam APBD 2025 mendatang. Minimal kembali pada angka Rp6 miliar seperti di tahun 2023.
“Ini untuk menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Malang dalam mengawal, membangkitkan, dan memberdayakan pelaku UMKM agar dapat terus berkembang di tengah tantangan ekonomi,” tutur Bayu
