ParlemenMalang – Salah satu masalah bagi kota dengan tingkat ekonomi yang mengalamai kemajuan adalah problematika kemacetan jalan. Hal ini juga yang kerap menjadi keluhan masyarakat, lantaran kemacetan hingga saat ini belum menemukan solusi yang jitu dan dirasakan oleh masyarakat. Fokus penyelesaian terhadap kemacetan ini, menjadi agenda yang mendapat perhatian penuh dari Komisi C DPRD Kota Malang. Dikatakan, pada satu periode mendatang, pihak Komisi C akan menaruh perhatian penuh terhadap maslah kemacetan disamping masalah pembangunan lain yang sangat signifikan.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, mengatakan kemacetan merupakan masalah klasik yang sampai sekarang hanya diselesaikan secara parsial, namun belum menyentuh dari hulu hingga ke hilirnya. Dijelaskan, Kota Malang dengan kondisi jalan yang tidak luas tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang beredar, belum lagi, lanjut dia, setiap tahun ada tambahan ribuan mahasiswa yang sebagian besar membawa kendaraan pribadi ke kampus.
“Pertama yang harus kita petakan adalah akar masalahnya kemacetan, baru dari roadmap itu kita bisa tuntaskan kemacetan secara holistik tidak parsial, karena sebagian besar jalan di Kota Malang ini terhubung satu sama lain,” kata Dito Arief.
Pria yang juga Ketua Fraksi Nasdem-PSI itu menjelaskan, selain pemetaan, masyarakat dan juga forum lalu lintas harus dilibatkan agar dalam upaya memecah kemacetan tidak bentrok dengan kepentingan masyarakat. Dicontohkan, pada beberapa tahun silam penanganan kemacetan di lingkar Universitas Brawijaya dengan kebijakan jalur satu arah, sempat mendapat demo dari warga. Mereka menolak karena penerapan jalur satu arah membuat mereka merugi secara ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha yang berada di pinggir jalan.
“Kita sudah ada pengalaman bagaimana kebijakan penyelesaian masalah kemacetan justru menimbulkan masalah baru di Kota Malang,” imbuhnya.
Selain itu, Dito juga mendorong penggunaan transportasi publik juga harus diperbanyak, mengingat kendaraan pribadi selama ini merupakan sumber kemacetan. Termasuk pula, mencari jalan alternatif untuk memecah kemacetan juga perlu dilakukan agar kendaraan tidak menumpuk di tengah perkotaan.
Ia mencontohkan di kawasan Jalan Soekarno – Hatta, Jalan MT Haryono dan di sekitar jalan menuju Kajoetangan Heritage kerap mengalami kemacetan khususnya pada saat hari libur, sedangkan dalam pantauannya di lapangan pada hari Sabtu dan Minggu tidak ada petugas dari Dinas Perhubungan yang membantu dalam menangani kemacetan tersebut.
“Itu salah satu catatan, kami dalam RDP dengan Dishub sering menekankan agar serius menangani kemacetan ini, karena sangat berdampak negatif bagi masyarakat,” ujarnya.
Merangkul akademisi dalam memecahkan masalah kemacetan juga didorong oleh Komisi C DPRD Kota Malang. Hal ini dikarenakan, pendekatan ilmiah dengan berbagai pertimbangan perlu dilakukan dalam memecah kemacetan. Hal ini, kata Dito, membutuhkan political wil yang kuat antara eksekutif dan legislatif, sehingga penumpukan kendaaraan tidak lagi terjadi.
“Setelah ada pemetaan, ada studi ilmiah, kami ingin tahu program apa yang ditawarkan, karena saat ini kami sedang membahas KUA-PPAS dan APBD 2025, dari sana akan kelihatan program apa saja dan bagaimana target outputnya untuk kemacetan. Dari situ akan ada masukan dan saran dari DPRD,” urai Dito.
Dito Arief berharap masalah kemacetab segera teratasi, sebab banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan kemacetan yang saat ini makin banyak di beberapa titik di Kota Malang. “Itu harapan dan aspirasi masyarakat yang diamanahkan kepada kami, jadi kemacetan ini kami fokuskan untuk penyelesaiannya,” pungkasnya
