ParlemenMalang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang memastikan melakukan pemantauan secara berkala terhadap operasional 57 Koperasi Merah Putih di wilayah itu.
“Kami memastikan memantau terus, karena program ini tidak bisa dilepaskan begitu saja,” kata Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis.
Koperasi Merah Putih merupakan sarana yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan seluruh masyarakat di masing-masing daerah.
Oleh karena, Amithya menyatakan pengawasan yang dilakukan ini guna mengetahui apakah para pengurus mampu mengoperasionalkan Koperasi Merah Putih di Kota Malang dengan profesional, proprosional, dan akuntabel.
Kemudian, DPRD Kota Malang juga ingin memastikan bahwa jalannya program Koperasi Merah Putih sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat, salah satunya menyangkut 7 unit usaha berupa gerai sembako, apotek, kantor koperasi, unit simpan pinjam, klinik, ruang pendingin untuk menyimpan bahan baku atau cold storage, dan gudang logistik.
“Karena dalam juknisnya itu sudah jelas bahwa ada beberapa unit usaha. Nah itu istilahnya harus disesuaikan,” ujarnya.
Amithya menambahkan Koperasi Merah Putih harus mampu diselaraskan dengan potensi dan keberadaan lini usaha di setiap wilayah kelurahan.
“Di dalam kelurahan di Sanan itu saya yakin ada usaha-usaha keripik tempe yang masih harus didanai, dibina lagi. Saya kira mungkin bisa berangkat dari situ juga,” tuturnya.
Ia pun berharap pemerintah pusat bisa benar-benar mengalokasikan anggaran untuk pengoperasionalan Koperasi Merah Putih di Kota Malang, mengingat pemerintah daerah setempat telah mengucurkan anggaran yang diperuntukkan mengurus legalitas pendirian program tersebut. “Administrasinya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), per koperasi itu dibantu Rp2,5 juta. Kami berharap berikutnya untuk permodalan itu bisa dari pusat,” kata Amithya. (ADV)
