Kota Malang, PARLEMEN MALANG – Layanan Trans Jatim resmi beroperasi di Malang Raya. Koridor 1 menjadi jalur pertama yang dibuka, dan peresmiannya dipimpin langsung Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Khofifah menegaskan hadirnya koridor ini bukan sekadar tambahan moda transportasi, tetapi bagian dari upaya membangun mobilitas yang lebih terjangkau dan aman bagi warga.
“Tentu kami semua bersyukur, ini sudah koridor ke-8. Tapi untuk Malang Raya yang direncanakan ada tiga koridor, maka ini koridor pertama. Mudah-mudahan bisa membangun konektivitas dan mobilitas yang aman, nyaman, serta murah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa rute Trans Jatim tidak bisa dibuat sembarangan. “Koridor kedua dan ketiga nanti kami diskusikan kembali. Tidak bisa asal. Jalurnya harus melalui koordinasi komprehensif, termasuk dengan stakeholder, Satlantas, dan kepala daerah,” tegasnya.
Di Kota Malang, Wali Kota Wahyu Hidayat menyebut hadirnya Trans Jatim sangat membantu salah satu fokus kerjanya: mengurangi kemacetan.
“Saya terima kasih pada Bu Gubernur. Ini sudah menyelesaikan salah satu program prioritas saya terkait kemacetan. Koridor satu ini melewati titik-titik yang selama ini menjadi pergerakan utama masyarakat Kota Malang,” tuturnya.
Dengan tarif Rp5.000 untuk pekerja dan Rp2.500 untuk pelajar/mahasiswa, Wahyu yakin Trans Jatim akan jadi pilihan baru warga.
“Titiknya ini melewati banyak lokasi seperti instansi pemerintah, pasar, mal, rumah sakit, kampus, dan tempat wisata. Bahkan dari Terminal Hamid Rusdi ke Batu hanya Rp5.000,” jelasnya.
Menariknya, Pemkot memastikan kehadiran Trans Jatim tidak membuat sopir angkot terpinggirkan.
“Sudah. Karena sopir di Trans Jatim ini juga ada yang dari angkot AMG. Ada real routing yang nanti akan kami ubah dan integrasikan. Moda transportasi akan kami tata ulang,” tegas Wahyu.
Ia mengungkapkan sebagian besar pengemudi Trans Jatim Koridor 1 adalah mantan sopir angkot Kota Malang. Totalnya ada sebanyak 15 armada yang akan beroperasi, satu diantaranya sebagai cadangan.
Dengan peluncuran koridor pertama ini, pemerintah berharap masyarakat lebih terdorong menggunakan transportasi publik demi mobilitas yang lebih efektif dan ramah lingkungan serta dapat mengurangi beban lalu lintas di Malang dan sekitarnya.
